perbandingan tingkat kesejahteraan (softskills 2)

Efenni Prima Canceria
22213778
1EB24

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan antar Provinsi di Indonesia

Menurut Dudley Seers , tingkat kesejahteraan dapat ditentukan melalui 3 indikator , yakni dilihat dari :

a)    Tingkat kemiskinan

b)   Tingkat pengangguran

c)    ketimpangan diberbagai bidang

indikator-indikator tersebut akan dibahas mengenai berbagai provinsi di Indonesia :

A.   tingkat kemiskinan

Keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir disertai pula dengan menurunnya angka kemiskinan di berbagai daerah.Secara nasional, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,7% pada tahun 2012 menjadi 11,5% pada tahun 2013. Terkait kemsikinan yang menurun, jika dilihat penurunan tersebut tidak terjadi secara merata. Beberapa daerah seperti Jabagteng, Sulampua, dan Bali-Nustra justru cenderung berada di atas nasional .dari data BPS yang ada pada september 2013 , presentase penduduk miskin yang berada di desa maupun kota paling banyak dimiliki oleh Papua (31,53%) , Papua Barat (27,14%) , Nusa Tenggara Timur (20,24%) , Maluku (19,27%) sedangkan presentase terkecil dimiliki oleh DKI Jakarta (3,72%) .namun , jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1622,03 ribu jiwa di daerah perkotaan dan 3243,79 ribu jiwa di pedesaan sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di provinsi Kepulauan Bangka belitung yaitu sebanyak 70,90 ribu jiwa didaerah perkotaan dan pedesaan .hal tersebut terjadi karena letak geografi besarnya wilayah juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada contohnya antara provinsi Jawa timur walaupun memiliki penduduk miskin terbanyak namun presentasenya masih lebih besar daripada Papua hal ini dikarenakan wilayah Jawa timur dan Papua jauh lebih besar provinsi Jawa Timur dan jumlah paling sedikit dimiliki Bangka belitung walaupun DKI jakarta memiliki presentase paling kecil hal ini terjadi karena wilayah Bangka Belitung lebih kecil daripada provinsi DKI Jakarta.

B.    Tingkat Pengangguran

Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya pengangguran di berbagai daerah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut antara lain terkait dengan menurunnya kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2013. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah pengangguran secara nasional sebesar 7,4juta jiwa, yaitu 6,25 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 121,2 juta jiwa.
 Secara agregat, kawasan Sumatera mencatat kenaikan angka pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2013. Sementara kondisi pengangguran di Kawasan Jawa relatif tidak berubah dari tahun lalu. Kawasan Jakarta, meskipun mencatat kenaikan tingkat pengangguran, namun masih mencatat angka pengangguran terendah di antara kawasan lainnya, yaitu 9,02%.Rilis data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah Sulampua menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 4,8% pada Agustus 2013 dibandingkan Februari 2013 (4,7%). Secara umum, tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di wilayah Sulampua mengalami kenaikan, kecuali Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2012 (5,0%), TPT di wilayah Sulampua mengalami penurunan pada Agustus 2013.

C.    Ketimpangan diBerbagai Bidang

indikator rasio gini, dalam beberapa tahun justru menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. Secara nasional, rasio gini meningkat dari 0,410 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Hal ini memberikan arti adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah angka kemiskinan yang menurun mengindikasikan adanya perbedaan laju peningkatan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak berdampak positif pada meningkatnya laju pendapatan masyarakat kelas menengah atas yang lebih cepat. Sementara itu, akselerasi laju pendapatan kelompok masyarakat menengah bawah relatif lebih lambat karena mereka lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan industri yang pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada sektor lainnya.

Kinerja Sektor Utama Daerah :

·         Sektor pertambangan dan penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian secara agregat tumbuh melambat di wilayah Sulampua dari 24,8% pada triwulan III 2013 menjadi 22,6%.Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas ekspor yang masih cenderung terbatas dan terhentinya produksi beberapa perusahaan tambang lokal di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, langkah pelaku usaha dalam mengantisipasi berlakunya larangan ekspor mineral pada awal Januari 2014 dan minimalnya kendala operasional perusahaan tambang besar di wilayah Sulampua diperkirakan dapat menopang pertumbuhan kinerja sektor pertambangan pada kisaran level yang masih tinggi. Indikasi ini terlihat dari produksi tembaga dan emas di Papua yang meningkat cukup tinggi pada akhir tahun 2013.

·         Sektor indikasi pengolahan

Pada triwulan IV 2013, sektor industri pengolahan tumbuh meningkat hingga mencapai 11,4% setelah sebelumnya tumbuh 7,2%. Provinsi pendorong pertumbuhan sektor ini adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan terutama Papua Barat. Di Papua Barat, meningkatnya kinerja industri dipengaruhi terutama oleh produksi LNG yang meningkat cukup tinggi seiring membaiknya harga internasional LNG pada triwulan IV 2013. sektor industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dari 12,7% (yoy) pada 2012 menjadi 8,4%.

·         Sektor perdagangan,hotel, dan restoran

Sektor PHR tumbuh menguat di akhir 2013. Pada triwulan IV 2013, sektor PHR bertumbuh 10,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%). Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara menjadi pendorong akselerasi sektor ini. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kegiatan perdagangan besar maupun eceran yang meningkat seiring masa akhir tahun. Kehadiran pusat perbelanjaan besar di Sulawesi Tenggara menjadi faktor yang menguatkan pertumbuhan. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, penyelenggaraan event berskala besar menjadi pemicu akselerasi. Akumulasi selama satu tahun menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor PHR dari 10,2% pada 2012 menjadi 9,9% pada 2013. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan konsumsi maupun impor di 2013 sehingga kegiatan perdagangan pun ikut melambat. Melihat pada beberapa perkembangan indikator terkini, pertumbuhan sektor PHR diperkirakan akan sedikit melambat pada triwulan I 2014. Tingkat penghunian kamar hotel di beberapa daerah di wilayah Sulampua cenderung menurun pada awal tahun. Pola yang sama juga teramati pada jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Makassar dan Manado.

·         Sektor pertanian

Sektor pertanian tumbuh meningkat dari 4,4% pada triwulan III menjadi 8,3% pada triwulan IV 2013. Pergeseran puncak panen menyebabkan masih terdapatnya panen di beberapa daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2013. Produksi ikan yang meningkat signifikan di daerah sentra seperti Maluku dan Maluku Utara ikut mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Di Sulawesi Tenggara, penguatan infrastruktur irigasi serta penambahan kapal untuk penangkapan ikan yang ditempuh pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Untuk keseluruhan 2013, sektor pertanian mengalami perlambatan dari 5,2% menjadi 4,5% Hal ini dinilai merupakan dampak melemahnya pertumbuhan produksi padi di Sulampua Berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi Sulampua melambat dari 7,4% pada 2012 menjadi 1,4% pada 2013.

Ø  Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS , dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk parameter penentu tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.dimensi-dimensi tersebut adalah :

1.     Mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir

2.    Mengukur dimensi pendidikan menggunakan gabungan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah

3.    mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data BPS tahun 2012 tingkat IPM untuk daerah Jawa yaitu DKI Jakarta sebanyak 78,33 ,Banten sebanyak 71,49 , Jawa Barat 73,11, Jawa Tengah 73,36 ,D.I Yogyakarta 76,75, Jawa timur 72,83 , Bali 73,49 .sedangkan untuk daerah luar jawa tingkat IPM tertinggi pada provinsi Sulawasi Utara yaitu 76,95 dan terendah pada provinsi Papua yaitu 65,86  .makin besar tingkat IPM yang ada maka kondisi atau keadaan suatu provinsi akan semakin membaik atau tidak akan terjadi ketimpangan sedangkan sebaliknya jika angka IPM makin rendah maka makin besar kemungkinan terjadianya ketimpangan .

ØPenduduk buta huruf antar provinsi tahun 2013 (usia 15+)

Penduduk buta huruf pada provinsi di Indonesia paling tinggi dimiliki Papua yaitu sebanyak 34,31% , Nusa Tenggara Barat 16,32% , dan Sulawesi Selatan 11,27 sedangkan terendah dimiliki oleh DKI Jakarta .

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Kebijakan yang dimaksudkan merupakan upaya pemerintah , baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah.dalam mengatasi dapat dilakukan :

 A.     Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar.

B.     Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan biaya sendiri.

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

C.     Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Pengembangan pendidikan akan dapat medorong peningkatan keterampilan tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbedaan teknologi produksi selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha.

Pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

D.    Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep Konsentrasi dan Desentralisasi secara sekaligus.

Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan masih mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antaarwilayah akan dapat dikurangi.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melaui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan pada kota – kota skala kecil dan menengah.

E.     Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan dilaksanakannya oonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan  karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Bila hal ini dapat dilakukan, makan proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.

Melalui kebijakan. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerah masing – masing ( desentralisasi pembangunan ). Sejalan dengan ini, masing – masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari “Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam”, Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ).

          Dari berbagai data yang ada , maka dapat saya simpulkan keadaan di berbagai provinsi di Indonesia , dengan indikator yang ada pemerintah seharusnya dapat tepat mengatasi permaslahan yang ada antar provinsi se-Indonesia .kesenjangan-kesenjangan yang terjadi rata-rata terjadi diwilayah yang berada jauh dengan ibukota atau daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup sempit seperti contohnya di Pulau jawa terdapat di Banten yang memiliki ketimpangan yang cukup besar hal ini dikarenakan Banten pada dasarnya adalah wilayah yang terkecil diantara wilayah Jawa yang lainnya . sedangkan , untuk wilayah di luar jawa ketimpangan terjadi paling menonjol di provinsi Papua .oleh karena itu , pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya untuk membangun daerahnya masing-masing.dengan cara contohnya penyebaran pembangunan prasarana terhubung yaitu untuk wilayah-wilayah terpencil seperti diwilayah Indonesia bagian timur .

Sumber :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/laporan-nusantara/Documents/Laporan%20Nusantara%20Feb%202014.pdf

http://infid.org/pdfdo/1395916276.pdf

http://fallinginlol.wordpress.com/2013/12/26/ekonomi-regional-5-ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah/

http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=30

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=06

Efenni Prima Canceria
22213778
1EB24

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan antar Provinsi di Indonesia

Menurut Dudley Seers , tingkat kesejahteraan dapat ditentukan melalui 3 indikator , yakni dilihat dari :

a)    Tingkat kemiskinan

b)   Tingkat pengangguran

c)    ketimpangan diberbagai bidang

indikator-indikator tersebut akan dibahas mengenai berbagai provinsi di Indonesia :

A.   tingkat kemiskinan

Keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir disertai pula dengan menurunnya angka kemiskinan di berbagai daerah.Secara nasional, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,7% pada tahun 2012 menjadi 11,5% pada tahun 2013. Terkait kemsikinan yang menurun, jika dilihat penurunan tersebut tidak terjadi secara merata. Beberapa daerah seperti Jabagteng, Sulampua, dan Bali-Nustra justru cenderung berada di atas nasional .dari data BPS yang ada pada september 2013 , presentase penduduk miskin yang berada di desa maupun kota paling banyak dimiliki oleh Papua (31,53%) , Papua Barat (27,14%) , Nusa Tenggara Timur (20,24%) , Maluku (19,27%) sedangkan presentase terkecil dimiliki oleh DKI Jakarta (3,72%) .namun , jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1622,03 ribu jiwa di daerah perkotaan dan 3243,79 ribu jiwa di pedesaan sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di provinsi Kepulauan Bangka belitung yaitu sebanyak 70,90 ribu jiwa didaerah perkotaan dan pedesaan .hal tersebut terjadi karena letak geografi besarnya wilayah juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada contohnya antara provinsi Jawa timur walaupun memiliki penduduk miskin terbanyak namun presentasenya masih lebih besar daripada Papua hal ini dikarenakan wilayah Jawa timur dan Papua jauh lebih besar provinsi Jawa Timur dan jumlah paling sedikit dimiliki Bangka belitung walaupun DKI jakarta memiliki presentase paling kecil hal ini terjadi karena wilayah Bangka Belitung lebih kecil daripada provinsi DKI Jakarta.

B.    Tingkat Pengangguran

Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya pengangguran di berbagai daerah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut antara lain terkait dengan menurunnya kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2013. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah pengangguran secara nasional sebesar 7,4juta jiwa, yaitu 6,25 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 121,2 juta jiwa.
 Secara agregat, kawasan Sumatera mencatat kenaikan angka pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2013. Sementara kondisi pengangguran di Kawasan Jawa relatif tidak berubah dari tahun lalu. Kawasan Jakarta, meskipun mencatat kenaikan tingkat pengangguran, namun masih mencatat angka pengangguran terendah di antara kawasan lainnya, yaitu 9,02%.Rilis data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah Sulampua menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 4,8% pada Agustus 2013 dibandingkan Februari 2013 (4,7%). Secara umum, tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di wilayah Sulampua mengalami kenaikan, kecuali Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2012 (5,0%), TPT di wilayah Sulampua mengalami penurunan pada Agustus 2013.

C.    Ketimpangan diBerbagai Bidang

indikator rasio gini, dalam beberapa tahun justru menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. Secara nasional, rasio gini meningkat dari 0,410 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Hal ini memberikan arti adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah angka kemiskinan yang menurun mengindikasikan adanya perbedaan laju peningkatan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak berdampak positif pada meningkatnya laju pendapatan masyarakat kelas menengah atas yang lebih cepat. Sementara itu, akselerasi laju pendapatan kelompok masyarakat menengah bawah relatif lebih lambat karena mereka lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan industri yang pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada sektor lainnya.

Kinerja Sektor Utama Daerah :

·         Sektor pertambangan dan penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian secara agregat tumbuh melambat di wilayah Sulampua dari 24,8% pada triwulan III 2013 menjadi 22,6%.Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas ekspor yang masih cenderung terbatas dan terhentinya produksi beberapa perusahaan tambang lokal di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, langkah pelaku usaha dalam mengantisipasi berlakunya larangan ekspor mineral pada awal Januari 2014 dan minimalnya kendala operasional perusahaan tambang besar di wilayah Sulampua diperkirakan dapat menopang pertumbuhan kinerja sektor pertambangan pada kisaran level yang masih tinggi. Indikasi ini terlihat dari produksi tembaga dan emas di Papua yang meningkat cukup tinggi pada akhir tahun 2013.

·         Sektor indikasi pengolahan

Pada triwulan IV 2013, sektor industri pengolahan tumbuh meningkat hingga mencapai 11,4% setelah sebelumnya tumbuh 7,2%. Provinsi pendorong pertumbuhan sektor ini adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan terutama Papua Barat. Di Papua Barat, meningkatnya kinerja industri dipengaruhi terutama oleh produksi LNG yang meningkat cukup tinggi seiring membaiknya harga internasional LNG pada triwulan IV 2013. sektor industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dari 12,7% (yoy) pada 2012 menjadi 8,4%.

·         Sektor perdagangan,hotel, dan restoran

Sektor PHR tumbuh menguat di akhir 2013. Pada triwulan IV 2013, sektor PHR bertumbuh 10,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%). Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara menjadi pendorong akselerasi sektor ini. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kegiatan perdagangan besar maupun eceran yang meningkat seiring masa akhir tahun. Kehadiran pusat perbelanjaan besar di Sulawesi Tenggara menjadi faktor yang menguatkan pertumbuhan. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, penyelenggaraan event berskala besar menjadi pemicu akselerasi. Akumulasi selama satu tahun menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor PHR dari 10,2% pada 2012 menjadi 9,9% pada 2013. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan konsumsi maupun impor di 2013 sehingga kegiatan perdagangan pun ikut melambat. Melihat pada beberapa perkembangan indikator terkini, pertumbuhan sektor PHR diperkirakan akan sedikit melambat pada triwulan I 2014. Tingkat penghunian kamar hotel di beberapa daerah di wilayah Sulampua cenderung menurun pada awal tahun. Pola yang sama juga teramati pada jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Makassar dan Manado.

·         Sektor pertanian

Sektor pertanian tumbuh meningkat dari 4,4% pada triwulan III menjadi 8,3% pada triwulan IV 2013. Pergeseran puncak panen menyebabkan masih terdapatnya panen di beberapa daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2013. Produksi ikan yang meningkat signifikan di daerah sentra seperti Maluku dan Maluku Utara ikut mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Di Sulawesi Tenggara, penguatan infrastruktur irigasi serta penambahan kapal untuk penangkapan ikan yang ditempuh pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Untuk keseluruhan 2013, sektor pertanian mengalami perlambatan dari 5,2% menjadi 4,5% Hal ini dinilai merupakan dampak melemahnya pertumbuhan produksi padi di Sulampua Berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi Sulampua melambat dari 7,4% pada 2012 menjadi 1,4% pada 2013.

Ø  Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS , dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk parameter penentu tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.dimensi-dimensi tersebut adalah :

1.     Mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir

2.    Mengukur dimensi pendidikan menggunakan gabungan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah

3.    mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data BPS tahun 2012 tingkat IPM untuk daerah Jawa yaitu DKI Jakarta sebanyak 78,33 ,Banten sebanyak 71,49 , Jawa Barat 73,11, Jawa Tengah 73,36 ,D.I Yogyakarta 76,75, Jawa timur 72,83 , Bali 73,49 .sedangkan untuk daerah luar jawa tingkat IPM tertinggi pada provinsi Sulawasi Utara yaitu 76,95 dan terendah pada provinsi Papua yaitu 65,86  .makin besar tingkat IPM yang ada maka kondisi atau keadaan suatu provinsi akan semakin membaik atau tidak akan terjadi ketimpangan sedangkan sebaliknya jika angka IPM makin rendah maka makin besar kemungkinan terjadianya ketimpangan .

ØPenduduk buta huruf antar provinsi tahun 2013 (usia 15+)

Penduduk buta huruf pada provinsi di Indonesia paling tinggi dimiliki Papua yaitu sebanyak 34,31% , Nusa Tenggara Barat 16,32% , dan Sulawesi Selatan 11,27 sedangkan terendah dimiliki oleh DKI Jakarta .

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Kebijakan yang dimaksudkan merupakan upaya pemerintah , baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah.dalam mengatasi dapat dilakukan :

 A.     Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar.

B.     Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan biaya sendiri.

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

C.     Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Pengembangan pendidikan akan dapat medorong peningkatan keterampilan tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbedaan teknologi produksi selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha.

Pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

D.    Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep Konsentrasi dan Desentralisasi secara sekaligus.

Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan masih mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antaarwilayah akan dapat dikurangi.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melaui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan pada kota – kota skala kecil dan menengah.

E.     Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan dilaksanakannya oonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan  karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Bila hal ini dapat dilakukan, makan proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.

Melalui kebijakan. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerah masing – masing ( desentralisasi pembangunan ). Sejalan dengan ini, masing – masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari “Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam”, Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ).

          Dari berbagai data yang ada , maka dapat saya simpulkan keadaan di berbagai provinsi di Indonesia , dengan indikator yang ada pemerintah seharusnya dapat tepat mengatasi permaslahan yang ada antar provinsi se-Indonesia .kesenjangan-kesenjangan yang terjadi rata-rata terjadi diwilayah yang berada jauh dengan ibukota atau daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup sempit seperti contohnya di Pulau jawa terdapat di Banten yang memiliki ketimpangan yang cukup besar hal ini dikarenakan Banten pada dasarnya adalah wilayah yang terkecil diantara wilayah Jawa yang lainnya . sedangkan , untuk wilayah di luar jawa ketimpangan terjadi paling menonjol di provinsi Papua .oleh karena itu , pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya untuk membangun daerahnya masing-masing.dengan cara contohnya penyebaran pembangunan prasarana terhubung yaitu untuk wilayah-wilayah terpencil seperti diwilayah Indonesia bagian timur .

Sumber :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/laporan-nusantara/Documents/Laporan%20Nusantara%20Feb%202014.pdf

http://infid.org/pdfdo/1395916276.pdf

http://fallinginlol.wordpress.com/2013/12/26/ekonomi-regional-5-ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah/

http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=30

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=06

softskills 1

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

           Sebelum SBY menjabat menjadi seorang presiden SBY ,sebelumnya RI dipimpin oleh seorang presiden wanita bernama Megawati.Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.kebijakan yang diterapkan oleh Megawati sepanjang tahun 2002 cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat.untuk pertama kalinya Indonesia mengalami tahap pemilihan presiden secara langsung yaitu pemilu, dan pilihan masyarakat RI pun jatuh kepada SBY. SBY menjabat menjadi presiden selama 2 periode yaitu pada tahun 2004 bersama pasanganganya Jusuf Kalla yang memiliki cabinet dengan sebutan cabinet bersatu jilid 1 dan tahun 2009 bersama pasangannya Boediono memliki cabinet yang disebut cabinet bersatu jilid II yang memiliki masa bakti tahun 2009-2014.

Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai bidang :

1)      Politik

Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

2)      Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak).

3)      Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.

Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan. Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik).Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar  dari pertumbuhan ekonomi.Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target  berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

4)   Pendidikan

Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

5)      Sosial

Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

6)      Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.

Ciri Khas Perekonomian Indonesia
1. Indonesa merupakan negara kepulauan.
2. permasalahan perekonomian di Indonesia, gak jauh dari masaha kependudukan. biasanya, yang disoroti adalah masalah persebaran penduduk yang gak merata dan kemiskinan.
3. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, seperti pertambangan, emas, minyak, dan lain lain lagi.
4. Indonesia kekurangan modal, makanya Indonesia butuh cukup banyak investasi asing. akibatnya, hutang luar negeri.
5. sektor ekonomi Indonesia berdasarkan ekonomi primer.
6. proses industrialisasinya lamban, karena banyak proteksi dan intervensi dari pemerintah.
7. sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran (sentralisasi + ekonomi pasar).
8. perekonomiannya dikuasai oleh unit-unit besar.
9. ada dualisme ekonomi: ada kapitalis yang mengutamakan penjualan secara besar-besaran, dan ada sosialis yang mengutamakan penjualan bersama-sama. padahal, keduanya gak bisa bersatu.
10. ada dualisme sosial: modern dan tradisional.
11. ada dualisme teknologi.

Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini 
      Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
       SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita.

ü  Pro pertumbuhan

ü  pro penciptaan lapangan kerja,

ü  pro pengurangan kemiskinan

ü  pro kelestarian lingkungan

Prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia pada periode 2009-2014

Ø  Reformasi birokrasi dan good government

Ø  Pendidikan kesehatan

Ø  Penanggulangan kesehatan

Ø  Ketahanan pangan

Ø  Infrastruktur

Ø  Energy

Ø  Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Ø  Pembangunan daerah tertinggal dan pasca konflik

Ø  Kebudayaan,kreativitas dan inovasi teknologi

Ø  Iklim investasi dan bisnis

Sektor Ditargetkan Jadi Pertumbuhan Ekonomi 

      Pemerintah menargetkan kedepan sektor manufaktur, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor transportasi dan komunikasi akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen - 4,5 persen,  dengan ini akan memacu pertumbuhan ekspor pada kisaran 11,7 persen - 12,1 persen meningkat dari tahun ini yang diperkirakan hanya 9,9 persen. Dengan pemulihan global ini, sambungnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 6,8 persen - 7,2 persen akan di topang oleh 3 sektor utama yaitu sektor manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam masa pemerintahanya presiden SBY menambah hutang ke CGI sebesar US $ 3,4 milyar untuk menutup separuh defisit anggaran, seratus hari pertama lebih banyak menekankan program ekonomi makro dari pada program peningkatan eksport secara spesifik.

Ada yang berpendapat bahwa SBY menerapkan kebijakan Neoliberalisme. Secara teoritik, neoliberalisme merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan peran negara. Disini, mengutip Vincent Navarro, pokok kebijakan neoliberalisme adalah sebagai berikut:

1. deregulasi pasar tenaga kerja, melalui penerapan sistim kontrak dan outsourcing, 
2. deregulasi pasar financial, 
3. deregulasi perdangan barang dan jasa, 
4. mengurangi subsidi dan jaminan sosial untuk public, 
5. privatisasi dan penjualan asset strategis, 
6. mempromosikan individualisme dan konsumerisme, 
7. pengembangan teori dan narasi yang memuji-muji keunggulan pasar, dan 
8. mempromosikan anti-intervensionisme.

Kita tidak akan menggunakan keseluruhan parameter tersebut, tetapi hanya mengambil beberapa point kebijakan neoliberal yang familiar bagi rakyat luas, seperti soal privatisasi, utang luar negeri, soal pencabutan subsidi, dan liberalisasi ekonomi. Tujuannya, tentu saja, supaya rakyat lebih mudah memahami perbedaan era pemerintahan SBY dan pemerintahan sebelumnya, serta watak neoliberal rejim SBY yang lebih agressif dibanding sebelumnya.

Sumber :

http://chiikuu.blogspot.com/2011/02/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html

  http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah

http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html

http://satriabayususeno.blogspot.com/2014/03/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_22.html

http://prezi.com/mbmtnxwv01q7/periode-pemerintahan-sby/ 

http://shifafauziyah.blogspot.com/2012/06/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

http://nofianapratiwi.blogspot.com/2010/12/hasil-pembangunan-di-indonesia.html

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

           Sebelum SBY menjabat menjadi seorang presiden SBY ,sebelumnya RI dipimpin oleh seorang presiden wanita bernama Megawati.Megawati dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa.kebijakan yang diterapkan oleh Megawati sepanjang tahun 2002 cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat.untuk pertama kalinya Indonesia mengalami tahap pemilihan presiden secara langsung yaitu pemilu, dan pilihan masyarakat RI pun jatuh kepada SBY. SBY menjabat menjadi presiden selama 2 periode yaitu pada tahun 2004 bersama pasanganganya Jusuf Kalla yang memiliki cabinet dengan sebutan cabinet bersatu jilid 1 dan tahun 2009 bersama pasangannya Boediono memliki cabinet yang disebut cabinet bersatu jilid II yang memiliki masa bakti tahun 2009-2014.

Berikut ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari berbagai bidang :

1)      Politik

Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

2)      Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak).

3)      Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%

Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.

Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan. Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik).Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar  dari pertumbuhan ekonomi.Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target  berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.

4)   Pendidikan

Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

5)      Sosial

Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

6)      Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain.

Ciri Khas Perekonomian Indonesia
1. Indonesa merupakan negara kepulauan.
2. permasalahan perekonomian di Indonesia, gak jauh dari masaha kependudukan. biasanya, yang disoroti adalah masalah persebaran penduduk yang gak merata dan kemiskinan.
3. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, seperti pertambangan, emas, minyak, dan lain lain lagi.
4. Indonesia kekurangan modal, makanya Indonesia butuh cukup banyak investasi asing. akibatnya, hutang luar negeri.
5. sektor ekonomi Indonesia berdasarkan ekonomi primer.
6. proses industrialisasinya lamban, karena banyak proteksi dan intervensi dari pemerintah.
7. sistem ekonomi di Indonesia adalah sistem ekonomi campuran (sentralisasi + ekonomi pasar).
8. perekonomiannya dikuasai oleh unit-unit besar.
9. ada dualisme ekonomi: ada kapitalis yang mengutamakan penjualan secara besar-besaran, dan ada sosialis yang mengutamakan penjualan bersama-sama. padahal, keduanya gak bisa bersatu.
10. ada dualisme sosial: modern dan tradisional.
11. ada dualisme teknologi.

Sasaran Pembangunan Ekonomi pada Periode ini 
      Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengajak para pimpinan daerah menetapkan sasaran pencapaian pembangunan yang realistis di daerah masing-masing. percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat". Presiden juga meminta para kepala daerah untuk mengintegrasikan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah disusun pemerintah bersama dunia usaha dengan keseluruhan rencana pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah.
       SBY menyambut baik niat para pimpinan daerah menggunakan semaksimal mungkin anggaran daerahnya untuk meningkatkan pembangunan. Tapi, SBY minta pimpinan daerah memastikan, ketika melaksanakan proyek ekonomi tertentu maka hasil pembangunan itu langsung mengakibatkan pertumbuhan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan tetap tidak merusak lingkungan. "Itulah empat sasaran yang jadi sasaran pembangunan ekonomi kita.

ü  Pro pertumbuhan

ü  pro penciptaan lapangan kerja,

ü  pro pengurangan kemiskinan

ü  pro kelestarian lingkungan

Prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia pada periode 2009-2014

Ø  Reformasi birokrasi dan good government

Ø  Pendidikan kesehatan

Ø  Penanggulangan kesehatan

Ø  Ketahanan pangan

Ø  Infrastruktur

Ø  Energy

Ø  Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Ø  Pembangunan daerah tertinggal dan pasca konflik

Ø  Kebudayaan,kreativitas dan inovasi teknologi

Ø  Iklim investasi dan bisnis

Sektor Ditargetkan Jadi Pertumbuhan Ekonomi 

      Pemerintah menargetkan kedepan sektor manufaktur, sektor perdagangan dan hotel, serta sektor transportasi dan komunikasi akan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh dikisaran 4 persen - 4,5 persen,  dengan ini akan memacu pertumbuhan ekspor pada kisaran 11,7 persen - 12,1 persen meningkat dari tahun ini yang diperkirakan hanya 9,9 persen. Dengan pemulihan global ini, sambungnya, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 6,8 persen - 7,2 persen akan di topang oleh 3 sektor utama yaitu sektor manufaktur, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut di berhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan SBY dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus bank century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus bank century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam masa pemerintahanya presiden SBY menambah hutang ke CGI sebesar US $ 3,4 milyar untuk menutup separuh defisit anggaran, seratus hari pertama lebih banyak menekankan program ekonomi makro dari pada program peningkatan eksport secara spesifik.

Ada yang berpendapat bahwa SBY menerapkan kebijakan Neoliberalisme. Secara teoritik, neoliberalisme merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan peran negara. Disini, mengutip Vincent Navarro, pokok kebijakan neoliberalisme adalah sebagai berikut:

1. deregulasi pasar tenaga kerja, melalui penerapan sistim kontrak dan outsourcing, 
2. deregulasi pasar financial, 
3. deregulasi perdangan barang dan jasa, 
4. mengurangi subsidi dan jaminan sosial untuk public, 
5. privatisasi dan penjualan asset strategis, 
6. mempromosikan individualisme dan konsumerisme, 
7. pengembangan teori dan narasi yang memuji-muji keunggulan pasar, dan 
8. mempromosikan anti-intervensionisme.

Kita tidak akan menggunakan keseluruhan parameter tersebut, tetapi hanya mengambil beberapa point kebijakan neoliberal yang familiar bagi rakyat luas, seperti soal privatisasi, utang luar negeri, soal pencabutan subsidi, dan liberalisasi ekonomi. Tujuannya, tentu saja, supaya rakyat lebih mudah memahami perbedaan era pemerintahan SBY dan pemerintahan sebelumnya, serta watak neoliberal rejim SBY yang lebih agressif dibanding sebelumnya.

Sumber :

http://chiikuu.blogspot.com/2011/02/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html

  http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah

http://linabr3.blogspot.com/2012/07/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_09.html

http://satriabayususeno.blogspot.com/2014/03/kondisi-perekonomian-indonesia-pada_22.html

http://prezi.com/mbmtnxwv01q7/periode-pemerintahan-sby/ 

http://shifafauziyah.blogspot.com/2012/06/perekonomian-indonesia-pada-masa.html

http://nofianapratiwi.blogspot.com/2010/12/hasil-pembangunan-di-indonesia.html