tugas softskills 2

Kisah Sukses

Susi Pudjiastuti lahir 15 Januari 1965 di
Pangandaran, Ciamis
ibu: Hj. Suwuh Lasminah
ayah: H. Ahmad Karlan meninggal
2007
suami: Christian von Strombeck(suami ke 3)
anak: Panji Hilmansyah, Nadine
Pascale, Alvy Xavier

Susi Pudjiastuti adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kakek buyutnya yang berasal dari Jawa Tengah, Haji Ireng, berdagang sapi
dan kerbau di Jawa Barat. Haji Ireng lalu menetap diPangandaran. Orangtua Susi adalah generasi ke 5 dan mempunyai banyak tanah, antara lain kolam-kolam ikan dan kebun kelapa untuk dipanen dan dijual kopranya. Ayahnya juga
mengusahakan beberapa buah perahu untuk para nelayan mencari ikan dengan sistem bagi hasil.Meskipun sudah dikenal sebagai salah satu objek wisata, dulu pantai Pangandaran masih sepi pengunjung. Pada akhir pekan atau hari libur pun jarang ada wisatawan yang datang. Pasar di dekat rumahnya, dulu cuma ramai
hingga pukul 9 pagi. Susi bersekolah di SD Negeri 8 Pangandaran tahun 1972-1977 lalu ke SMP Negeri 1 Pangandaran tahun 1978-1980 lalu ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Cuma Tamatan SMP, Kini Punya Belasan Pesawat Carteran Mengaku asli Jawa, ia memang
fasih berbahasa Jawa. Hanya saja karena bertahun-tahun
membangun bisnis di kawasan Pangandaran, ia juga luwes berbahasa Sunda. Perjalanan kemudian, karena sering melayani pelanggan manca negara, bahkan mengemudikan
sendiri pesawat terbangnya, iapun fasih pula berbahasa
Inggris. Tetapi siapa sangka jika wanita berkulit gelap itu
sekadar tamatan SMP dengan ke sehariannya berprofesi sebagai
pedagang ikan laut. Itulah dia Susi Pudjiastuti. Berbekal Rp 750.000,- hasil menjual gelang, kalung, dan cincin miliknya, Susi mulai jadi pengepul ikan pada 1983. Waktu itu ia baru sanggup membeli 1 kg, besoknya 2 kg, lusa 5 kg. Begitu seterusnya.
Dalam tempo setahun, ia berhasil memasuki pasar
Cilacap. Makin majunya usaha, menuntun Susi mulai menyewakan
perahu untuk nelayan mencari ikan dan mobil untuk
pengiriman. Kini ia punya ratusan perahu dan puluhan truk. Ia pun
kemudian menjadi penyalur tetap hasil laut ke beberapa
pabrik besar di Jakarta. Tiaphari, pukul 15.00, ia meluncur
ke Jakarta untuk setor. Di tengah jalan, ia mampir ke
Cikampek untuk mengambil katak. Setelah urusan
bisnisnya usai, malam hari pun ia langsung balik ke Pangandaran. “Begitulah keseharian saya,” tuturnya. Harga ikan dan udang yang fresh sampai ke Jepang kurang dari 24 jam, bisa dua kali lipat lebih
mahal. Itu sebabnya ia tak segan-segan membeli pesawat terbang Cessna agar ikan atau udang yang diekspor bisa tiba
kurang dari 24 jam. Ia tahu, semakin murni ikan itu dari bahan pengawet, semakin banyak diburu penggemarnya. Maka ia
pun membuat pabrik pengolahan ikan tanpa bahan kimia.
Bermetamorfosa Maka pabrik ikannya pun
dibangun mirip mal, dengan investasi lumayan besar. Jangan tanya teori kepadanya, sebab ia pasti akan menggeleng. Jadi ketika ditanya apa resep suksesnya, ia tak mampu menjawab. “Menurut saya ilmu ekonomi itu alamiah. Kalau orang mau
berdagang, ya sediakan barang yang bagus, kasih harga yang
bagus, begitu saja.” Ia memang tidak belajar secara akademis.
”Saya hanya berijazah SMP, kalau ngelamar kerja jadi
apa?” ujarnya merendah. Namun dari jejaknya, terlihat jelas bahwa ia justru mengamalkan berbagai ilmu manajemen yang banyak diteorikan oleh para pakar manajemen. Dianggap gila Pesawat Cessna yang semula hanya dipakai untuk mendukung ekspor hasil lautnya ternyata mampu menggugah semangat wirausahanya untuk masuk ke bisnis baru, pesawat carteran. Tahun ini ia bakal memiliki 14 pesawat kecil yang terbang ke daerah-daerah pelosok, termasuk Aceh dan Papua. Keputusannya keluar dari sekolah saat masih berusia 17 tahun memang sangat disesalkan orangtuanya. Namun, berkat keuletan dan kerja kerasnya, kini Susi Pudjiastuti memiliki 50 pesawat dan pabrik pengolahan ikan yang berkualitas untuk
melayani kebutuhan ekspor. Susi adalah presiden direktur PT ASI Pudjiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation, operator penerbangan Susi Air. Dari 50
pesawat milik wanita kelahiran 15 Januari 1965 itu, antara lain, Grand Caravan 208B, Piaggio Avanti II, Pilatus Porter, dan Diamond DA 42. Sebagian besar pesawat itu dioperasikan di luar Jawa
seperti Papua dan Kalimantan. Susi tak mematok harga sewa
pesawat secara khusus, tetapi rata-rata USD 400-USD 500 per
jam. ”Kadang ada yang mau USD 600- USD 700 per jam. Perusahaan minyak mau bayar USD 1.000 karena beda-beda level service yang dituntut. Untuk keperluan terbang, semua piranti
disediakan Susi Air. Pesawat, pilot, maupun bahan bakar. Jadi, itu harga nett mereka tinggal bayar,” tegasnya. ”Kami mulai bersinggungan dengan dunia penerbangan tahun 2000, tapi nggak laku. Kami diketawain oleh orang bank dan dianggap gila. Mau beli
pesawat USD 2 juta, bagaimana hanya dengan ikan dan udang
bisa bayar!” ujarnya menirukan ledekan yang diterimanya.
Baru pada 2004, Bank Mandiri percaya dan memberi pinjaman
USD 4,7 juta (sekitar Rp 47 miliar) untuk membangun landasan serta membeli dua pesawat Cessna Grand Caravan.

Perkembangan bisnis sewa pesawat terus melangit. Utang dari Bank Mandiri sekitar Rp 47 miliar sekarang tinggal 20 persennya. ”Sebentar lagi juga lunas!” sambungnya optimis. Sedangkan utang di BRI, sebagian baru mulai cicil. Kalau ditotal, semua utang
dari perbankan, lebih dari Rp 2 triliun. Urusan mengangsur
tak begitu dipusingkan, karena Susi tak hanya menebar jaring
di laut, mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar
jaring di laut. Sekarang, dia merambah bisnis perkebunan.
”Perikanan kami sempat hampir limbung akibat tsunami
Pengandaran 2005. Hampir dua tahun nggak ada kerja perikanan,” tuturnya. Untuk penerbangan rute Jawa seperti Jakarta-Pangandaran, Bandung- Pangandaran, dan Jakarta- Cilacap, diakuinya masih merugi. Sebab, sering terjadi
hanya ada 3-4 penumpang. Dengan harga tiket rata-rata
Rp 500.000,-, tidak cukup untuk membeli bahan bakar.
”Sebulan rute Jawa bisa rugi Rp 300 juta-Rp 400 juta. Tapi, kan tertutupi dari yang luar Jawa. Lagian, itu juga berguna untuk angkut perikanan kami,” ujarnya. Susi memang mengutamakan bisnis ikan segarnya. Dengan pesawat, tinggal landas, bisa mengangkut 1,1 ton ikan atau lobster segar. Pembelinya dari Hongkong dan Jepang setiap hari menunggu di Jakarta.
”Bisnis ikan serta lobster tetap kami utamakan, dan bisnis penerbangan terus kami kembangkan!” ungkapnya.

Kisah Sukses

Susi Pudjiastuti lahir 15 Januari 1965 di
Pangandaran, Ciamis
ibu: Hj. Suwuh Lasminah
ayah: H. Ahmad Karlan meninggal
2007
suami: Christian von Strombeck(suami ke 3)
anak: Panji Hilmansyah, Nadine
Pascale, Alvy Xavier

Susi Pudjiastuti adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kakek buyutnya yang berasal dari Jawa Tengah, Haji Ireng, berdagang sapi
dan kerbau di Jawa Barat. Haji Ireng lalu menetap diPangandaran. Orangtua Susi adalah generasi ke 5 dan mempunyai banyak tanah, antara lain kolam-kolam ikan dan kebun kelapa untuk dipanen dan dijual kopranya. Ayahnya juga
mengusahakan beberapa buah perahu untuk para nelayan mencari ikan dengan sistem bagi hasil.Meskipun sudah dikenal sebagai salah satu objek wisata, dulu pantai Pangandaran masih sepi pengunjung. Pada akhir pekan atau hari libur pun jarang ada wisatawan yang datang. Pasar di dekat rumahnya, dulu cuma ramai
hingga pukul 9 pagi. Susi bersekolah di SD Negeri 8 Pangandaran tahun 1972-1977 lalu ke SMP Negeri 1 Pangandaran tahun 1978-1980 lalu ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Cuma Tamatan SMP, Kini Punya Belasan Pesawat Carteran Mengaku asli Jawa, ia memang
fasih berbahasa Jawa. Hanya saja karena bertahun-tahun
membangun bisnis di kawasan Pangandaran, ia juga luwes berbahasa Sunda. Perjalanan kemudian, karena sering melayani pelanggan manca negara, bahkan mengemudikan
sendiri pesawat terbangnya, iapun fasih pula berbahasa
Inggris. Tetapi siapa sangka jika wanita berkulit gelap itu
sekadar tamatan SMP dengan ke sehariannya berprofesi sebagai
pedagang ikan laut. Itulah dia Susi Pudjiastuti. Berbekal Rp 750.000,- hasil menjual gelang, kalung, dan cincin miliknya, Susi mulai jadi pengepul ikan pada 1983. Waktu itu ia baru sanggup membeli 1 kg, besoknya 2 kg, lusa 5 kg. Begitu seterusnya.
Dalam tempo setahun, ia berhasil memasuki pasar
Cilacap. Makin majunya usaha, menuntun Susi mulai menyewakan
perahu untuk nelayan mencari ikan dan mobil untuk
pengiriman. Kini ia punya ratusan perahu dan puluhan truk. Ia pun
kemudian menjadi penyalur tetap hasil laut ke beberapa
pabrik besar di Jakarta. Tiaphari, pukul 15.00, ia meluncur
ke Jakarta untuk setor. Di tengah jalan, ia mampir ke
Cikampek untuk mengambil katak. Setelah urusan
bisnisnya usai, malam hari pun ia langsung balik ke Pangandaran. “Begitulah keseharian saya,” tuturnya. Harga ikan dan udang yang fresh sampai ke Jepang kurang dari 24 jam, bisa dua kali lipat lebih
mahal. Itu sebabnya ia tak segan-segan membeli pesawat terbang Cessna agar ikan atau udang yang diekspor bisa tiba
kurang dari 24 jam. Ia tahu, semakin murni ikan itu dari bahan pengawet, semakin banyak diburu penggemarnya. Maka ia
pun membuat pabrik pengolahan ikan tanpa bahan kimia.
Bermetamorfosa Maka pabrik ikannya pun
dibangun mirip mal, dengan investasi lumayan besar. Jangan tanya teori kepadanya, sebab ia pasti akan menggeleng. Jadi ketika ditanya apa resep suksesnya, ia tak mampu menjawab. “Menurut saya ilmu ekonomi itu alamiah. Kalau orang mau
berdagang, ya sediakan barang yang bagus, kasih harga yang
bagus, begitu saja.” Ia memang tidak belajar secara akademis.
”Saya hanya berijazah SMP, kalau ngelamar kerja jadi
apa?” ujarnya merendah. Namun dari jejaknya, terlihat jelas bahwa ia justru mengamalkan berbagai ilmu manajemen yang banyak diteorikan oleh para pakar manajemen. Dianggap gila Pesawat Cessna yang semula hanya dipakai untuk mendukung ekspor hasil lautnya ternyata mampu menggugah semangat wirausahanya untuk masuk ke bisnis baru, pesawat carteran. Tahun ini ia bakal memiliki 14 pesawat kecil yang terbang ke daerah-daerah pelosok, termasuk Aceh dan Papua. Keputusannya keluar dari sekolah saat masih berusia 17 tahun memang sangat disesalkan orangtuanya. Namun, berkat keuletan dan kerja kerasnya, kini Susi Pudjiastuti memiliki 50 pesawat dan pabrik pengolahan ikan yang berkualitas untuk
melayani kebutuhan ekspor. Susi adalah presiden direktur PT ASI Pudjiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation, operator penerbangan Susi Air. Dari 50
pesawat milik wanita kelahiran 15 Januari 1965 itu, antara lain, Grand Caravan 208B, Piaggio Avanti II, Pilatus Porter, dan Diamond DA 42. Sebagian besar pesawat itu dioperasikan di luar Jawa
seperti Papua dan Kalimantan. Susi tak mematok harga sewa
pesawat secara khusus, tetapi rata-rata USD 400-USD 500 per
jam. ”Kadang ada yang mau USD 600- USD 700 per jam. Perusahaan minyak mau bayar USD 1.000 karena beda-beda level service yang dituntut. Untuk keperluan terbang, semua piranti
disediakan Susi Air. Pesawat, pilot, maupun bahan bakar. Jadi, itu harga nett mereka tinggal bayar,” tegasnya. ”Kami mulai bersinggungan dengan dunia penerbangan tahun 2000, tapi nggak laku. Kami diketawain oleh orang bank dan dianggap gila. Mau beli
pesawat USD 2 juta, bagaimana hanya dengan ikan dan udang
bisa bayar!” ujarnya menirukan ledekan yang diterimanya.
Baru pada 2004, Bank Mandiri percaya dan memberi pinjaman
USD 4,7 juta (sekitar Rp 47 miliar) untuk membangun landasan serta membeli dua pesawat Cessna Grand Caravan.

Perkembangan bisnis sewa pesawat terus melangit. Utang dari Bank Mandiri sekitar Rp 47 miliar sekarang tinggal 20 persennya. ”Sebentar lagi juga lunas!” sambungnya optimis. Sedangkan utang di BRI, sebagian baru mulai cicil. Kalau ditotal, semua utang
dari perbankan, lebih dari Rp 2 triliun. Urusan mengangsur
tak begitu dipusingkan, karena Susi tak hanya menebar jaring
di laut, mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar
jaring di laut. Sekarang, dia merambah bisnis perkebunan.
”Perikanan kami sempat hampir limbung akibat tsunami
Pengandaran 2005. Hampir dua tahun nggak ada kerja perikanan,” tuturnya. Untuk penerbangan rute Jawa seperti Jakarta-Pangandaran, Bandung- Pangandaran, dan Jakarta- Cilacap, diakuinya masih merugi. Sebab, sering terjadi
hanya ada 3-4 penumpang. Dengan harga tiket rata-rata
Rp 500.000,-, tidak cukup untuk membeli bahan bakar.
”Sebulan rute Jawa bisa rugi Rp 300 juta-Rp 400 juta. Tapi, kan tertutupi dari yang luar Jawa. Lagian, itu juga berguna untuk angkut perikanan kami,” ujarnya. Susi memang mengutamakan bisnis ikan segarnya. Dengan pesawat, tinggal landas, bisa mengangkut 1,1 ton ikan atau lobster segar. Pembelinya dari Hongkong dan Jepang setiap hari menunggu di Jakarta.
”Bisnis ikan serta lobster tetap kami utamakan, dan bisnis penerbangan terus kami kembangkan!” ungkapnya.

tugas softskills 1 (2eb18)

KOPERASI

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknyak para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengansitipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perananya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

1. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
2. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
3. Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

·         Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

·         Pengelolaan yang demokratis,

·         Partisipasi anggota dalam ekonomi,

·         Kebebasan dan otonomi,

·         Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha). Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keangotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Maksudnya setiap keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk di gabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Karena setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Maksudnya setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa darj masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota ,jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal,selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai /pelangan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi.

4.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri.

5. Kemandirian.

Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi di tuntut berperan secara aktif dalam upaya mempertingi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

6. Pendidikan perkoperasiaan

Maksudnya pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

7. Kerjasama antar koperasi.

Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Jenis Koperasi menurut fungsinya

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

·         Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

·         Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

·         Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya:simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

·         Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

·         Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

·         koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

·         gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

·         induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya :

·         Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

·         Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

 

KOPERASI

Koperasi di Indonesia, menurut UU tahun 1992, didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858). Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa Negara-negara eropa. Koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia.

Di Indonesia koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R.Aria Wiria Atmaja pada tahun 1896, dengan melihat banyaknyak para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R.Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para pegawai negeri, beliau mengadopsi system serupa dengan yang ada di jerman yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan renternir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.

seorang asisten residen Belanda bernama De Wolffvan Westerrode, merespon tindakan Patih R.Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman De Wolffvan Westerrode menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian.

Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan untuk mengansitipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia-Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Setelah pemerintahan Hindia-belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Boedi Utomo memberikan perananya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat.

Serikat Dagang Islam (SDI) 1927, Dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Setelah jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah asia, termasuk Indonesia, system pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia-Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

Lalu kita mengenal Moh. Hatta sebagai bapak koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi :

1. Pertama, adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai.
2. Kedua, adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan).
3. Ketiga, adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal.

Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

·         Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela

·         Pengelolaan yang demokratis,

·         Partisipasi anggota dalam ekonomi,

·         Kebebasan dan otonomi,

·         Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya penjelasan mengenai SHU (Sisa Hasil Usaha). Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

1. Keangotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Maksudnya setiap keanggotaan / anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk di gabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka maksudnya terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Karena setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Maksudnya setiap hasil usaha (SHU) adalah jasa darj masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota ,jadi pembagian SHU setiap anggota harus dibayar secara tunai karena disini setiap anggota adalah investor atas jasa modal,selain investor anggota koperasi adalah pemilik jasa sebagai pemakai /pelangan. SHU juga merupakan hak dari setiap anggota koperasi.

4.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Apabila modal sedikit pembelian balas jasanya juga sedikit dan begitu juga sebaliknya, jadi dilihat dari besar-kecilnya modal anggota itu sendiri.

5. Kemandirian.

Maksudnya setiap anggota mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri, selain itu anggota koperasi di tuntut berperan secara aktif dalam upaya mempertingi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri.

6. Pendidikan perkoperasiaan

Maksudnya pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargain dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

7. Kerjasama antar koperasi.

Maksudnya adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Jenis Koperasi menurut fungsinya

Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.

·         Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

·         Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

·         Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya:simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

·         Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

·         Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

·         koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

·         gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

·         induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya :

·         Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.

·         Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

Fungsi dan peran koperasi Indonesia

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

 

perbandingan tingkat kesejahteraan (softskills 2)

Efenni Prima Canceria
22213778
1EB24

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan antar Provinsi di Indonesia

Menurut Dudley Seers , tingkat kesejahteraan dapat ditentukan melalui 3 indikator , yakni dilihat dari :

a)    Tingkat kemiskinan

b)   Tingkat pengangguran

c)    ketimpangan diberbagai bidang

indikator-indikator tersebut akan dibahas mengenai berbagai provinsi di Indonesia :

A.   tingkat kemiskinan

Keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir disertai pula dengan menurunnya angka kemiskinan di berbagai daerah.Secara nasional, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,7% pada tahun 2012 menjadi 11,5% pada tahun 2013. Terkait kemsikinan yang menurun, jika dilihat penurunan tersebut tidak terjadi secara merata. Beberapa daerah seperti Jabagteng, Sulampua, dan Bali-Nustra justru cenderung berada di atas nasional .dari data BPS yang ada pada september 2013 , presentase penduduk miskin yang berada di desa maupun kota paling banyak dimiliki oleh Papua (31,53%) , Papua Barat (27,14%) , Nusa Tenggara Timur (20,24%) , Maluku (19,27%) sedangkan presentase terkecil dimiliki oleh DKI Jakarta (3,72%) .namun , jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1622,03 ribu jiwa di daerah perkotaan dan 3243,79 ribu jiwa di pedesaan sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di provinsi Kepulauan Bangka belitung yaitu sebanyak 70,90 ribu jiwa didaerah perkotaan dan pedesaan .hal tersebut terjadi karena letak geografi besarnya wilayah juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada contohnya antara provinsi Jawa timur walaupun memiliki penduduk miskin terbanyak namun presentasenya masih lebih besar daripada Papua hal ini dikarenakan wilayah Jawa timur dan Papua jauh lebih besar provinsi Jawa Timur dan jumlah paling sedikit dimiliki Bangka belitung walaupun DKI jakarta memiliki presentase paling kecil hal ini terjadi karena wilayah Bangka Belitung lebih kecil daripada provinsi DKI Jakarta.

B.    Tingkat Pengangguran

Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya pengangguran di berbagai daerah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut antara lain terkait dengan menurunnya kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2013. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah pengangguran secara nasional sebesar 7,4juta jiwa, yaitu 6,25 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 121,2 juta jiwa.
 Secara agregat, kawasan Sumatera mencatat kenaikan angka pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2013. Sementara kondisi pengangguran di Kawasan Jawa relatif tidak berubah dari tahun lalu. Kawasan Jakarta, meskipun mencatat kenaikan tingkat pengangguran, namun masih mencatat angka pengangguran terendah di antara kawasan lainnya, yaitu 9,02%.Rilis data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah Sulampua menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 4,8% pada Agustus 2013 dibandingkan Februari 2013 (4,7%). Secara umum, tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di wilayah Sulampua mengalami kenaikan, kecuali Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2012 (5,0%), TPT di wilayah Sulampua mengalami penurunan pada Agustus 2013.

C.    Ketimpangan diBerbagai Bidang

indikator rasio gini, dalam beberapa tahun justru menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. Secara nasional, rasio gini meningkat dari 0,410 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Hal ini memberikan arti adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah angka kemiskinan yang menurun mengindikasikan adanya perbedaan laju peningkatan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak berdampak positif pada meningkatnya laju pendapatan masyarakat kelas menengah atas yang lebih cepat. Sementara itu, akselerasi laju pendapatan kelompok masyarakat menengah bawah relatif lebih lambat karena mereka lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan industri yang pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada sektor lainnya.

Kinerja Sektor Utama Daerah :

·         Sektor pertambangan dan penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian secara agregat tumbuh melambat di wilayah Sulampua dari 24,8% pada triwulan III 2013 menjadi 22,6%.Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas ekspor yang masih cenderung terbatas dan terhentinya produksi beberapa perusahaan tambang lokal di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, langkah pelaku usaha dalam mengantisipasi berlakunya larangan ekspor mineral pada awal Januari 2014 dan minimalnya kendala operasional perusahaan tambang besar di wilayah Sulampua diperkirakan dapat menopang pertumbuhan kinerja sektor pertambangan pada kisaran level yang masih tinggi. Indikasi ini terlihat dari produksi tembaga dan emas di Papua yang meningkat cukup tinggi pada akhir tahun 2013.

·         Sektor indikasi pengolahan

Pada triwulan IV 2013, sektor industri pengolahan tumbuh meningkat hingga mencapai 11,4% setelah sebelumnya tumbuh 7,2%. Provinsi pendorong pertumbuhan sektor ini adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan terutama Papua Barat. Di Papua Barat, meningkatnya kinerja industri dipengaruhi terutama oleh produksi LNG yang meningkat cukup tinggi seiring membaiknya harga internasional LNG pada triwulan IV 2013. sektor industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dari 12,7% (yoy) pada 2012 menjadi 8,4%.

·         Sektor perdagangan,hotel, dan restoran

Sektor PHR tumbuh menguat di akhir 2013. Pada triwulan IV 2013, sektor PHR bertumbuh 10,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%). Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara menjadi pendorong akselerasi sektor ini. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kegiatan perdagangan besar maupun eceran yang meningkat seiring masa akhir tahun. Kehadiran pusat perbelanjaan besar di Sulawesi Tenggara menjadi faktor yang menguatkan pertumbuhan. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, penyelenggaraan event berskala besar menjadi pemicu akselerasi. Akumulasi selama satu tahun menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor PHR dari 10,2% pada 2012 menjadi 9,9% pada 2013. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan konsumsi maupun impor di 2013 sehingga kegiatan perdagangan pun ikut melambat. Melihat pada beberapa perkembangan indikator terkini, pertumbuhan sektor PHR diperkirakan akan sedikit melambat pada triwulan I 2014. Tingkat penghunian kamar hotel di beberapa daerah di wilayah Sulampua cenderung menurun pada awal tahun. Pola yang sama juga teramati pada jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Makassar dan Manado.

·         Sektor pertanian

Sektor pertanian tumbuh meningkat dari 4,4% pada triwulan III menjadi 8,3% pada triwulan IV 2013. Pergeseran puncak panen menyebabkan masih terdapatnya panen di beberapa daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2013. Produksi ikan yang meningkat signifikan di daerah sentra seperti Maluku dan Maluku Utara ikut mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Di Sulawesi Tenggara, penguatan infrastruktur irigasi serta penambahan kapal untuk penangkapan ikan yang ditempuh pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Untuk keseluruhan 2013, sektor pertanian mengalami perlambatan dari 5,2% menjadi 4,5% Hal ini dinilai merupakan dampak melemahnya pertumbuhan produksi padi di Sulampua Berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi Sulampua melambat dari 7,4% pada 2012 menjadi 1,4% pada 2013.

Ø  Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS , dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk parameter penentu tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.dimensi-dimensi tersebut adalah :

1.     Mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir

2.    Mengukur dimensi pendidikan menggunakan gabungan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah

3.    mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data BPS tahun 2012 tingkat IPM untuk daerah Jawa yaitu DKI Jakarta sebanyak 78,33 ,Banten sebanyak 71,49 , Jawa Barat 73,11, Jawa Tengah 73,36 ,D.I Yogyakarta 76,75, Jawa timur 72,83 , Bali 73,49 .sedangkan untuk daerah luar jawa tingkat IPM tertinggi pada provinsi Sulawasi Utara yaitu 76,95 dan terendah pada provinsi Papua yaitu 65,86  .makin besar tingkat IPM yang ada maka kondisi atau keadaan suatu provinsi akan semakin membaik atau tidak akan terjadi ketimpangan sedangkan sebaliknya jika angka IPM makin rendah maka makin besar kemungkinan terjadianya ketimpangan .

ØPenduduk buta huruf antar provinsi tahun 2013 (usia 15+)

Penduduk buta huruf pada provinsi di Indonesia paling tinggi dimiliki Papua yaitu sebanyak 34,31% , Nusa Tenggara Barat 16,32% , dan Sulawesi Selatan 11,27 sedangkan terendah dimiliki oleh DKI Jakarta .

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Kebijakan yang dimaksudkan merupakan upaya pemerintah , baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah.dalam mengatasi dapat dilakukan :

 A.     Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar.

B.     Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan biaya sendiri.

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

C.     Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Pengembangan pendidikan akan dapat medorong peningkatan keterampilan tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbedaan teknologi produksi selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha.

Pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

D.    Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep Konsentrasi dan Desentralisasi secara sekaligus.

Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan masih mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antaarwilayah akan dapat dikurangi.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melaui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan pada kota – kota skala kecil dan menengah.

E.     Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan dilaksanakannya oonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan  karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Bila hal ini dapat dilakukan, makan proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.

Melalui kebijakan. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerah masing – masing ( desentralisasi pembangunan ). Sejalan dengan ini, masing – masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari “Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam”, Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ).

          Dari berbagai data yang ada , maka dapat saya simpulkan keadaan di berbagai provinsi di Indonesia , dengan indikator yang ada pemerintah seharusnya dapat tepat mengatasi permaslahan yang ada antar provinsi se-Indonesia .kesenjangan-kesenjangan yang terjadi rata-rata terjadi diwilayah yang berada jauh dengan ibukota atau daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup sempit seperti contohnya di Pulau jawa terdapat di Banten yang memiliki ketimpangan yang cukup besar hal ini dikarenakan Banten pada dasarnya adalah wilayah yang terkecil diantara wilayah Jawa yang lainnya . sedangkan , untuk wilayah di luar jawa ketimpangan terjadi paling menonjol di provinsi Papua .oleh karena itu , pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya untuk membangun daerahnya masing-masing.dengan cara contohnya penyebaran pembangunan prasarana terhubung yaitu untuk wilayah-wilayah terpencil seperti diwilayah Indonesia bagian timur .

Sumber :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/laporan-nusantara/Documents/Laporan%20Nusantara%20Feb%202014.pdf

http://infid.org/pdfdo/1395916276.pdf

http://fallinginlol.wordpress.com/2013/12/26/ekonomi-regional-5-ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah/

http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=30

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=06

Efenni Prima Canceria
22213778
1EB24

Perbandingan Tingkat Kesejahteraan antar Provinsi di Indonesia

Menurut Dudley Seers , tingkat kesejahteraan dapat ditentukan melalui 3 indikator , yakni dilihat dari :

a)    Tingkat kemiskinan

b)   Tingkat pengangguran

c)    ketimpangan diberbagai bidang

indikator-indikator tersebut akan dibahas mengenai berbagai provinsi di Indonesia :

A.   tingkat kemiskinan

Keberhasilan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir disertai pula dengan menurunnya angka kemiskinan di berbagai daerah.Secara nasional, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 11,7% pada tahun 2012 menjadi 11,5% pada tahun 2013. Terkait kemsikinan yang menurun, jika dilihat penurunan tersebut tidak terjadi secara merata. Beberapa daerah seperti Jabagteng, Sulampua, dan Bali-Nustra justru cenderung berada di atas nasional .dari data BPS yang ada pada september 2013 , presentase penduduk miskin yang berada di desa maupun kota paling banyak dimiliki oleh Papua (31,53%) , Papua Barat (27,14%) , Nusa Tenggara Timur (20,24%) , Maluku (19,27%) sedangkan presentase terkecil dimiliki oleh DKI Jakarta (3,72%) .namun , jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1622,03 ribu jiwa di daerah perkotaan dan 3243,79 ribu jiwa di pedesaan sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di provinsi Kepulauan Bangka belitung yaitu sebanyak 70,90 ribu jiwa didaerah perkotaan dan pedesaan .hal tersebut terjadi karena letak geografi besarnya wilayah juga mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang ada contohnya antara provinsi Jawa timur walaupun memiliki penduduk miskin terbanyak namun presentasenya masih lebih besar daripada Papua hal ini dikarenakan wilayah Jawa timur dan Papua jauh lebih besar provinsi Jawa Timur dan jumlah paling sedikit dimiliki Bangka belitung walaupun DKI jakarta memiliki presentase paling kecil hal ini terjadi karena wilayah Bangka Belitung lebih kecil daripada provinsi DKI Jakarta.

B.    Tingkat Pengangguran

Hal lain yang perlu dicermati adalah meningkatnya pengangguran di berbagai daerah pada tahun 2013. Peningkatan tersebut antara lain terkait dengan menurunnya kinerja perekonomian daerah sepanjang tahun 2013. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah pengangguran secara nasional sebesar 7,4juta jiwa, yaitu 6,25 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 121,2 juta jiwa.
 Secara agregat, kawasan Sumatera mencatat kenaikan angka pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2013. Sementara kondisi pengangguran di Kawasan Jawa relatif tidak berubah dari tahun lalu. Kawasan Jakarta, meskipun mencatat kenaikan tingkat pengangguran, namun masih mencatat angka pengangguran terendah di antara kawasan lainnya, yaitu 9,02%.Rilis data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran di wilayah Sulampua menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 4,8% pada Agustus 2013 dibandingkan Februari 2013 (4,7%). Secara umum, tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di wilayah Sulampua mengalami kenaikan, kecuali Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) periode Agustus 2012 (5,0%), TPT di wilayah Sulampua mengalami penurunan pada Agustus 2013.

C.    Ketimpangan diBerbagai Bidang

indikator rasio gini, dalam beberapa tahun justru menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat. Secara nasional, rasio gini meningkat dari 0,410 menjadi 0,413 pada tahun 2013. Hal ini memberikan arti adanya kenaikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Meningkatnya ketimpangan pendapatan di tengah angka kemiskinan yang menurun mengindikasikan adanya perbedaan laju peningkatan kesejahteraan di antara berbagai kelompok masyarakat. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak berdampak positif pada meningkatnya laju pendapatan masyarakat kelas menengah atas yang lebih cepat. Sementara itu, akselerasi laju pendapatan kelompok masyarakat menengah bawah relatif lebih lambat karena mereka lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan industri yang pertumbuhannya relatif lebih lambat daripada sektor lainnya.

Kinerja Sektor Utama Daerah :

·         Sektor pertambangan dan penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian secara agregat tumbuh melambat di wilayah Sulampua dari 24,8% pada triwulan III 2013 menjadi 22,6%.Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas ekspor yang masih cenderung terbatas dan terhentinya produksi beberapa perusahaan tambang lokal di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, langkah pelaku usaha dalam mengantisipasi berlakunya larangan ekspor mineral pada awal Januari 2014 dan minimalnya kendala operasional perusahaan tambang besar di wilayah Sulampua diperkirakan dapat menopang pertumbuhan kinerja sektor pertambangan pada kisaran level yang masih tinggi. Indikasi ini terlihat dari produksi tembaga dan emas di Papua yang meningkat cukup tinggi pada akhir tahun 2013.

·         Sektor indikasi pengolahan

Pada triwulan IV 2013, sektor industri pengolahan tumbuh meningkat hingga mencapai 11,4% setelah sebelumnya tumbuh 7,2%. Provinsi pendorong pertumbuhan sektor ini adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan terutama Papua Barat. Di Papua Barat, meningkatnya kinerja industri dipengaruhi terutama oleh produksi LNG yang meningkat cukup tinggi seiring membaiknya harga internasional LNG pada triwulan IV 2013. sektor industri pengolahan tercatat tumbuh melambat dari 12,7% (yoy) pada 2012 menjadi 8,4%.

·         Sektor perdagangan,hotel, dan restoran

Sektor PHR tumbuh menguat di akhir 2013. Pada triwulan IV 2013, sektor PHR bertumbuh 10,2%, lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%). Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara menjadi pendorong akselerasi sektor ini. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh kegiatan perdagangan besar maupun eceran yang meningkat seiring masa akhir tahun. Kehadiran pusat perbelanjaan besar di Sulawesi Tenggara menjadi faktor yang menguatkan pertumbuhan. Di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, penyelenggaraan event berskala besar menjadi pemicu akselerasi. Akumulasi selama satu tahun menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan sektor PHR dari 10,2% pada 2012 menjadi 9,9% pada 2013. Perlambatan ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan konsumsi maupun impor di 2013 sehingga kegiatan perdagangan pun ikut melambat. Melihat pada beberapa perkembangan indikator terkini, pertumbuhan sektor PHR diperkirakan akan sedikit melambat pada triwulan I 2014. Tingkat penghunian kamar hotel di beberapa daerah di wilayah Sulampua cenderung menurun pada awal tahun. Pola yang sama juga teramati pada jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Makassar dan Manado.

·         Sektor pertanian

Sektor pertanian tumbuh meningkat dari 4,4% pada triwulan III menjadi 8,3% pada triwulan IV 2013. Pergeseran puncak panen menyebabkan masih terdapatnya panen di beberapa daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan pada triwulan IV 2013. Produksi ikan yang meningkat signifikan di daerah sentra seperti Maluku dan Maluku Utara ikut mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Di Sulawesi Tenggara, penguatan infrastruktur irigasi serta penambahan kapal untuk penangkapan ikan yang ditempuh pemerintah menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Untuk keseluruhan 2013, sektor pertanian mengalami perlambatan dari 5,2% menjadi 4,5% Hal ini dinilai merupakan dampak melemahnya pertumbuhan produksi padi di Sulampua Berdasarkan angka sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi padi Sulampua melambat dari 7,4% pada 2012 menjadi 1,4% pada 2013.

Ø  Berdasarkan data yang didapatkan dari BPS , dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk parameter penentu tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.dimensi-dimensi tersebut adalah :

1.     Mengukur dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir

2.    Mengukur dimensi pendidikan menggunakan gabungan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah

3.    mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Berdasarkan data BPS tahun 2012 tingkat IPM untuk daerah Jawa yaitu DKI Jakarta sebanyak 78,33 ,Banten sebanyak 71,49 , Jawa Barat 73,11, Jawa Tengah 73,36 ,D.I Yogyakarta 76,75, Jawa timur 72,83 , Bali 73,49 .sedangkan untuk daerah luar jawa tingkat IPM tertinggi pada provinsi Sulawasi Utara yaitu 76,95 dan terendah pada provinsi Papua yaitu 65,86  .makin besar tingkat IPM yang ada maka kondisi atau keadaan suatu provinsi akan semakin membaik atau tidak akan terjadi ketimpangan sedangkan sebaliknya jika angka IPM makin rendah maka makin besar kemungkinan terjadianya ketimpangan .

ØPenduduk buta huruf antar provinsi tahun 2013 (usia 15+)

Penduduk buta huruf pada provinsi di Indonesia paling tinggi dimiliki Papua yaitu sebanyak 34,31% , Nusa Tenggara Barat 16,32% , dan Sulawesi Selatan 11,27 sedangkan terendah dimiliki oleh DKI Jakarta .

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi antarwilayah sangat ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi ketimpangan. Kebijakan yang dimaksudkan merupakan upaya pemerintah , baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan ekonomi antardaerah dalam suatu negara atau wilayah.dalam mengatasi dapat dilakukan :

 A.     Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan adalah dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antardaerah. Pemerintah perlu mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antardaerah dan fasilitas telekomunikasi. Bila hal ini dapat dilakukan, maka ketimpangan ekonomi antarwilayah akan dapat dikurangi karena usaha perdagangan dan mobilitas faktor produksi, khususnya investasi akan dapat lebih diperlancar.

B.     Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela dengan biaya sendiri.

Melalui proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga proses pembangunan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat pula digerakkan.

C.     Pengembangan Pendidikan Antarwilayah

Pengembangan pendidikan akan dapat medorong peningkatan keterampilan tenaga kerja selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, melalui pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong proses inovasi dan perbedaan teknologi produksi selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha.

Pengembangan pendidikan pada daerah yang relatif terbelakang diperkirakan akan merupakan kebijakan yang cukup penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

D.    Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep Konsentrasi dan Desentralisasi secara sekaligus.

Aspek konsentrasi diperlukan agar penyebaran kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan masih mempertahankan tingkat efisiensi usaha yang sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antardaerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antaarwilayah akan dapat dikurangi.

Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan melaui pembangunan pusat – pusat pertumbuhan pada kota – kota skala kecil dan menengah.

E.     Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dengan dilaksanakannya oonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakkan  karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Bila hal ini dapat dilakukan, makan proses pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antarwilayah akan dapat pula dikurangi.

Melalui kebijakan. Pemerintah dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerah masing – masing ( desentralisasi pembangunan ). Sejalan dengan ini, masing – masing daerah juga diberikan tambahan alokasi dana yang diberikan dalam bentuk “Block Grant” berupa dana perimbangan yang terdiri dari “Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam”, Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ).

          Dari berbagai data yang ada , maka dapat saya simpulkan keadaan di berbagai provinsi di Indonesia , dengan indikator yang ada pemerintah seharusnya dapat tepat mengatasi permaslahan yang ada antar provinsi se-Indonesia .kesenjangan-kesenjangan yang terjadi rata-rata terjadi diwilayah yang berada jauh dengan ibukota atau daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup sempit seperti contohnya di Pulau jawa terdapat di Banten yang memiliki ketimpangan yang cukup besar hal ini dikarenakan Banten pada dasarnya adalah wilayah yang terkecil diantara wilayah Jawa yang lainnya . sedangkan , untuk wilayah di luar jawa ketimpangan terjadi paling menonjol di provinsi Papua .oleh karena itu , pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing dapat melakukan upaya untuk membangun daerahnya masing-masing.dengan cara contohnya penyebaran pembangunan prasarana terhubung yaitu untuk wilayah-wilayah terpencil seperti diwilayah Indonesia bagian timur .

Sumber :

http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/laporan-nusantara/Documents/Laporan%20Nusantara%20Feb%202014.pdf

http://infid.org/pdfdo/1395916276.pdf

http://fallinginlol.wordpress.com/2013/12/26/ekonomi-regional-5-ketimpangan-pembangunan-antar-wilayah/

http://www.bps.go.id/menutab.php?kat=1&tabel=1&id_subyek=30

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=06